Penyusun Kebijakan Kesehatan Reproduksi

Pekerjaan sebagai penyusun kebijakan kesehatan reproduksi melibatkan analisis, penelitian, dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Tugas utamanya adalah mengumpulkan data, melakukan evaluasi kebutuhan, dan mengidentifikasi masalah terkait kesehatan reproduksi.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk menyusun kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan kesehatan reproduksi?

Orang yang cocok untuk menjadi penyusun kebijakan kesehatan reproduksi adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu kesehatan reproduksi, memiliki kemampuan analisis kebijakan yang tinggi, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketelitian, kepekaan terhadap isu-isu sosial dan budaya, serta kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam pekerjaan ini.

Jika kamu tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai kesehatan reproduksi, tidak memiliki kemampuan analisis yang baik, dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai penyusun kebijakan kesehatan reproduksi.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Penyusun kebijakan kesehatan reproduksi adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk membuat kebijakan tanpa memperhatikan implementasinya di lapangan.

Ekspektasi salah tentang profesi ini adalah bahwa semua kebijakan yang mereka buat akan secara instan menghasilkan perubahan positif dan mengatasi semua masalah terkait kesehatan reproduksi.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Penyuluhan kesehatan reproduksi, adalah bahwa Penyusun kebijakan bertanggung jawab untuk merencanakan kebijakan secara makro, sedangkan Penyuluhan fokus pada pengedukasian dalam hal kesehatan reproduksi kepada masyarakat.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kebijakan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Studi Gender dan Seksualitas
Sosiologi
Ekonomi Kesehatan
Biostatistik
Bioetika

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Lembaga Pengembangan Pendidikan Reproduksi dan Kesehatan Remaja (LP2KR)
Yayasan Kesehatan Reproduksi Indonesia (YKRI)
Rumah Sakit Umum/Puskesmas
Badan Pusat Statistik (BPS)
Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang berfokus pada kesehatan reproduksi
Badan Nasional Penanggulangan AIDS (BNP-PA)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi
Universitas/Institut yang memiliki Program Studi Kesehatan Masyarakat atau Kebidanan