Penyusun Kebijakan Pendidikan Inklusi

Penyusun kebijakan pendidikan inklusi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif di seluruh tingkatan pendidikan.

Tugas utama meliputi melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, orang tua, dan pihak terkait lainnya, dalam proses penyusunan kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan analisis dan evaluasi kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusi.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan pendidikan inklusi?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun kebijakan pendidikan inklusi adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang pendidikan inklusi, memiliki kemampuan analisis kebijakan yang baik, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam posisi ini, seorang kandidat yang memiliki pengalaman atau latar belakang dalam bidang pendidikan khusus atau pendidikan inklusi akan sangat diutamakan untuk memahami tantangan dan kebutuhan yang terjadi dalam praktik pendidikan inklusi.

Jika kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus, serta kurang sensitif terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi penyusun kebijakan pendidikan inklusi adalah bahwa mereka dianggap hanya bertugas menentukan kebijakan tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan atau monitoring implementasi kebijakan tersebut.

Ekspektasi terhadap profesi ini seringkali mengharapkan hasil yang cepat dan sempurna dalam menciptakan sistem pendidikan inklusi yang ideal, padahal realitanya prosesnya kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti guru inklusi, adalah bahwa penyusun kebijakan fokus pada pengembangan kebijakan dan strategi untuk memastikan keberhasilan sistem pendidikan inklusi secara keseluruhan, sedangkan guru inklusi fokus pada pelaksanaan langsung di dalam kelas.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Pendidikan Khusus
Psikologi Pendidikan
Pendidikan Luar Biasa
Pendidikan Anak Usia Dini
Kebijakan Pendidikan
Administrasi Pendidikan
Pendidikan Inklusi
Pendidikan Konseling
Pendidikan Komunitas
Penelitian Pendidikan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian atau Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas atau perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan inklusi
Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada pendidikan inklusi
Perusahaan konsultan pendidikan
Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Pembangkit tenaga listrik umum atau perusahaan energi yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan inklusi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan mereka.