Riset Kebijakan Publik

Pekerjaan di bidang riset kebijakan publik melibatkan analisis dan penelitian dalam perumusan kebijakan publik yang efektif.

Tugas utama meliputi pengumpulan dan analisis data, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta pembuatan laporan dan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan yang ada untuk memastikan dampak yang diinginkan tercapai.

Apa saya cocok bekerja sebagai Riset kebijakan publik?

Seorang yang cocok dengan pekerjaan riset kebijakan publik adalah seorang yang mampu melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan baik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial dan politik yang sedang terjadi.

Seseorang yang tidak cocok untuk pekerjaan ini adalah yang tidak memiliki minat atau kemampuan dalam menganalisis data, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan baik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Riset Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas mengumpulkan data tanpa memiliki dampak nyata. Realitanya, riset kebijakan publik berperan penting dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa riset kebijakan publik hanya melibatkan pekerjaan di meja dan melaporkan hasil studi. Namun, realitanya, riset kebijakan publik juga melibatkan interaksi dengan sejumlah pemangku kepentingan dan berbagai proses konsultasi.

Bedanya dengan profesi yang mirip, seperti pekerjaan di bidang konsultasi kebijakan, adalah bahwa riset kebijakan publik lebih berfokus pada analisis data dan pembuatan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan yang didapatkan dari riset. Sementara konsultasi kebijakan cenderung berfokus pada memberikan saran langsung kepada klien dan membantu mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Komunikasi
Antropologi
Hukum
Statistik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Tempo Institute
Center for Policy and Legal Studies (PSHK)
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSP-KPM)
The Habibie Center
Lembaga Demografi (LD)
Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (P3P)
Pusat Studi Pemerintahan (Pusgat)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Studi Jaminan Sosial (PSJS)