Koordinator Penelitian Kebijakan Publik

Sebagai Koordinator Penelitian Kebijakan Publik, tugas utama adalah mengoordinasikan dan mengawasi penelitian yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Selain itu, juga bertanggung jawab dalam merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hasil penelitian, dan menyusun laporan penelitian.

Selanjutnya, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan hasil penelitian dapat diimplementasikan dengan baik dalam kebijakan publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator Penelitian Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator Penelitian Kebijakan Publik adalah individu yang memiliki keterampilan analitis yang kuat dan mampu melakukan penelitian secara mendalam dalam isu-isu kebijakan.

Selain itu, orang yang cocok untuk pekerjaan ini juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik secara tertulis maupun lisan, agar dapat mengkomunikasikan hasil penelitian dengan jelas kepada pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak suka melakukan riset, tidak tertarik dengan urusan kebijakan publik, dan kurang memiliki kemampuan analisis data, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Penelitian Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan data tanpa melakukan analisis yang mendalam. Namun, dalam realita, mereka juga harus mampu menganalisis data dan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian mereka.

Expectasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka hanya bekerja di lingkungan pemerintahan. Padahal, Koordinator Penelitian Kebijakan Publik juga dapat bekerja di lembaga swasta atau non-pemerintah yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Analis Kebijakan Publik, adalah bahwa Koordinator Penelitian Kebijakan Publik cenderung lebih fokus pada pengumpulan dan analisis data, sedangkan Analis Kebijakan Publik lebih fokus pada pemetaan masalah dan merumuskan strategi kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Administrasi Negara
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Antropologi
Hubungan Internasional
Hukum
Statistik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Kementerian Keuangan
Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)
Institut Pengembangan Kebijakan Publik (IPKP)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM)
Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (P2KEK)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP)
Universitas Nasional (UNAS)
Universitas Indonesia (UI)