Pengembang Program Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai pengembang program kebijakan publik melibatkan analisis dan perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Tugas utama mencakup penelitian dan evaluasi kebijakan yang ada, pengumpulan dan analisis data, serta menyusun rekomendasi kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengembang Program Kebijakan Publik?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan sebagai Pengembang Program Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses kebijakan publik, analitis, dan kritis dalam memecahkan masalah kebijakan publik.

Mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, baik secara tertulis maupun lisan, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai stakeholder dan membangun hubungan yang baik dengan mereka.

Jika kamu tidak tertarik dalam menganalisis kebijakan publik, tidak memiliki keterampilan dalam mengembangkan program-program yang tepat, dan tidak memiliki jiwa pelayanan masyarakat, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pengembang Program Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya bertugas membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek implementasi dan dampaknya secara langsung.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka akan mampu memecahkan semua permasalahan publik dengan mudah dan cepat, padahal proses pengembangan program kebijakan publik memerlukan waktu, penelitian, dan koordinasi yang kompleks.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Analis Kebijakan Publik, adalah bahwa Pengembang Program Kebijakan Publik lebih fokus pada aspek perancangan dan pengembangan kebijakan, sementara Analis Kebijakan Publik lebih fokus pada analisis dan evaluasi kebijakan yang sudah ada.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Administrasi Negara
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Pemerintahan
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Antropologi
Hukum
Komunikasi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Kebijakan Publik Indonesia
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Badan Ekonomi Kreatif Indonesia
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)