Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik

Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan publik dan mengoordinasikan strategi untuk pengembangan kebijakan tersebut.

Pekerjaan ini melibatkan analisis kebijakan, penelitian, dan identifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi oleh kebijakan publik.

Selain itu, Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik juga berperan dalam mengelola stakeholder dan berkomunikasi dengan pihak terkait guna mencapai dukungan dan implementasi kebijakan yang efektif.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan tersebut adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang kebijakan publik serta keahlian analisis yang baik untuk mengembangkan kebijakan yang efektif.

Selain itu, seorang yang cocok juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoordinasikan pengembangan kebijakan yang berdampak positif.

Orang yang kurang memiliki keterampilan analitis, tidak tertarik dengan masalah kebijakan publik, dan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya bertugas membuat kebijakan tanpa melibatkan pihak terkait. Padahal, tugas mereka sebenarnya melibatkan banyak negosiasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan dalam pengembangan kebijakan publik.

Ekspektasi yang salah tentang profesi Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan. Nyatanya, mereka harus mengikuti prosedur dan pertimbangan yang ketat, serta melaporkan kepada atasan atau badan yang berwenang.

Perbedaan yang signifikan dengan profesi yang mirip, seperti Ahli Kebijakan Publik, adalah bahwa Koordinator Pengembangan Kebijakan Publik lebih fokus pada fase implementasi kebijakan dan memastikan agar semua pihak terlibat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan, Ahli Kebijakan Publik lebih berperan dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan secara keseluruhan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Hukum
Komunikasi Politik
Manajemen Publik
Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Astra International Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Adaro Energy Tbk
PT Indosat Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk