Staf Kebijakan Publik

Staf kebijakan publik bertanggung jawab untuk menganalisis kebijakan publik yang ada, memberikan rekomendasi, dan menyusun proposal kebijakan baru.

Pekerjaan ini melibatkan pengumpulan data, melakukan penelitian, dan menganalisis dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, staf kebijakan publik juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, mengatur pertemuan, dan menyusun laporan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Staf kebijakan publik?

Orang yang cocok dengan peran sebagai staf kebijakan publik adalah mereka yang memiliki pemahaman yang kuat tentang proses kebijakan publik dan analisis kebijakan, serta memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak terkait. Kesabaran dan ketekunan dalam melakukan penelitian dan menganalisis data juga merupakan kualitas yang penting dalam peran ini.

Jika kamu kurang minat dalam melibatkan diri dalam proses politik, kurang memiliki keterampilan analitis yang kuat, dan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang cepat, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang staf kebijakan publik adalah bahwa pekerjaan ini hanya melibatkan membuat kebijakan secara langsung. Namun, kenyataannya, mereka juga terlibat dalam analisis data, advokasi, dan komunikasi strategis.

Ekspektasi terhadap staf kebijakan publik seringkali menganggap mereka dapat membuat perubahan besar dalam waktu singkat. Namun, realitanya adalah bahwa perubahan kebijakan membutuhkan waktu, kompromi, dan kerja keras yang berkelanjutan.

Perbedaan antara staf kebijakan publik dan profesi yang mirip, seperti konsultan kebijakan atau ahli kebijakan, terletak pada posisi mereka dalam sistem pengambilan keputusan. Staf kebijakan publik berada di dalam organisasi pemerintah atau lembaga, sementara konsultan atau ahli kebijakan dapat bekerja secara independen atau ditugaskan oleh berbagai klien.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kebijakan Publik
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Administrasi Publik
Sosiologi
Hubungan Internasional
Hukum
Antropologi
Komunikasi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Gadjah Mada (PKMP UGM)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Biro Perencanaan SDM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Kebijakan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Badan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Kebijakan Publik (LPTIKP)