Staf Politik Di Organisasi Nonprofit

Membantu dalam aktivitas politik organisasi nonprofit, termasuk melakukan riset, menyusun laporan, dan memantau perkembangan terkini dalam kebijakan publik.

Mengkoordinasikan pertemuan dengan pemangku kepentingan dan menjaga hubungan dengan anggota parlemen dan lembaga pemerintah terkait, untuk memperjuangkan kepentingan organisasi.

Bekerja sama dengan tim dalam mengembangkan strategi advokasi dan kampanye politik, serta menyampaikan pesan organisasi kepada publik dan media.

Apa saya cocok bekerja sebagai Staf politik di organisasi nonprofit?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Staf politik di organisasi nonprofit adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik dan kebijakan publik, serta memiliki keterampilan dalam melakukan advokasi dan mempengaruhi keputusan politik.

Kandidat yang ideal juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap misi organisasi nonprofit dan memiliki kemampuan untuk bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak memiliki minat atau kesadaran politik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi staf politik di organisasi nonprofit adalah mengharapkan mereka bekerja secara politis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, padahal sebenarnya mereka lebih fokus pada advokasi dan pendorong perubahan sosial.

Ekspektasi yang sering salah tentang staf politik di organisasi nonprofit adalah mereka akan memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sama seperti staf politik di pemerintahan, namun kenyataannya mereka lebih mengandalkan membangun hubungan dan menggerakkan masyarakat.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti lobi politik di perusahaan atau pemerintahan, adalah staf politik di organisasi nonprofit lebih berfokus pada perubahan sosial dan kepentingan publik daripada keuntungan pribadi atau kepentingan korporat.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Hukum
Komunikasi Politik
Administrasi Publik
Studi Pembangunan
Sosiologi
Ekonomi Pembangunan
Antropologi
Studi Gender dan Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Tim Penggerak Pemberantasan Korupsi (TPPK)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM)
Lembaga Advokasi dan Keadilan (LAK)
Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Yayasan Penguatan Demokrasi (YPD)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M)
Lembaga Studi Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi (LSM-KD)