Statistik Kebijakan Publik

Pekerjaan dalam bidang statistik kebijakan publik meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk membantu pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

Tugas utama termasuk melakukan survei, mengumpulkan data, dan menganalisis data yang diperoleh untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif.

Pekerjaan ini juga melibatkan penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis data kepada pihak terkait, seperti pemerintah dan organisasi non-profit, untuk mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti.

Apa saya cocok bekerja sebagai Statistik kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk pekerjaan di bidang statistik kebijakan publik adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dalam statistik atau ilmu sosial, memiliki keterampilan analisis data yang kuat, dan mampu mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif kepada pemangku kepentingan.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga perlu memiliki ketelitian dan kecermatan dalam mengolah data serta kemampuan untuk bekerja dalam tim multi-disiplin untuk mendukung kebijakan yang efektif.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pemahaman yang kuat dalam analisis data, membuat keputusan berdasarkan fakta, dan bekerja dengan angka-angka, maka pekerjaan di bidang statistik kebijakan publik mungkin tidak cocok untukmu.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang statistik kebijakan publik adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas mengumpulkan dan menganalisis data tanpa mempengaruhi pengambilan keputusan. Padahal, statistik kebijakan publik juga melibatkan interpretasi data dan memberi rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan statistik.

Ekspektasi yang tidak realistis tentang statistik kebijakan publik adalah anggapan bahwa hasil analisis statistik selalu memberikan jawaban yang pasti dan meramalkan efek kebijakan secara sempurna. Padahal, statistik hanya memberi dasar untuk pengambilan keputusan dengan memperhitungkan kemungkinan variabel lain yang dapat memengaruhi hasil kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti statistikian atau pakar kebijakan, adalah bahwa statistik kebijakan publik mengkhususkan diri dalam menerapkan metode statistik untuk pemecahan masalah kebijakan publik. Mereka memahami isu-isu kebijakan yang kompleks dan mengembangkan model yang dapat mendukung analisis data untuk pengambilan keputusan yang maksimal.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Statistik
Kebijakan Publik
Ekonomi
Ilmu Politik
Sosiologi
Matematika
Statistika Sosial
Studi Pembangunan
Geografi
Manajemen Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Pusat Statistik (BPS)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Bank Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.