Seorang ahli kebijakan arsitektur bertanggung jawab untuk menganalisis, merencanakan, dan mengelola kebijakan pengembangan arsitektur dalam suatu organisasi.
Tugas utamanya mencakup penilaian kebutuhan organisasi, merancang arsitektur sistem yang efektif, dan mengawasi implementasinya.
Selain itu, ahli kebijakan arsitektur juga berperan dalam mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai inisiatif arsitektur yang ada dalam organisasi.
Seorang ahli kebijakan arsitektur yang cocok adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan dan kebijakan arsitektur, serta mampu menganalisis dan menggabungkan kebutuhan desain dengan tujuan kebijakan yang ada. Mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan sebagai ahli kebijakan arsitektur adalah mereka yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan arsitektur, kebijakan publik, dan regulasi bangunan.
Miskonsepsi tentang profesi Ahli kebijakan arsitektur adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk merancang tata kota atau bangunan. Padahal, mereka lebih fokus pada analisis kebijakan dan pengaruhnya terhadap perkembangan arsitektur dan desain.
Ekspektasi umumnya adalah bahwa Ahli kebijakan arsitektur akan memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan desain. Namun dalam realita, mereka lebih berperan sebagai konsultan dan penghubung antara para arsitek, perencana, dan pemerintah.
Perbedaannya dengan profesi yang mirip, seperti arsitek atau perencana kota, adalah Ahli kebijakan arsitektur lebih fokus pada analisis kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi arsitektur, sementara arsitek dan perencana kota lebih fokus pada perancangan dan implementasi fisik ruang binaan.