Ahli Kebijakan Ekonomi Pembangunan

Pekerjaan di bidang ahli kebijakan ekonomi pembangunan melibatkan analisis, penelitian, dan evaluasi kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan suatu negara.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, melaksanakan analisis kebijakan ekonomi, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pelaksanaan kegiatan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan ekonomi pembangunan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Ahli Kebijakan Ekonomi Pembangunan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang ekonomi, analitik yang kuat, dan kemampuan pemecahan masalah yang baik.

Jika kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekonomi, tidak mampu menganalisis situasi ekonomi dengan baik, dan tidak memiliki keinginan untuk mencari solusi bagi pembangunan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai ahli kebijakan ekonomi pembangunan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi umum tentang profesi Ahli Kebijakan Ekonomi Pembangunan adalah bahwa mereka hanya akan fokus pada ekspektasi positif tentang pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak negatif dan ketimpangan yang mungkin terjadi.

Realita dari profesi ini adalah bahwa Ahli Kebijakan Ekonomi Pembangunan harus mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat.

Perbedaan utama dengan profesi yang mirip, seperti Ahli Ekonomi Makro, adalah bahwa Ahli Kebijakan Ekonomi Pembangunan lebih fokus pada aspek pembangunan jangka panjang, termasuk upaya mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakseimbangan ekonomi antar wilayah.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ekonomi Pembangunan
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Sosial Ekonomi Pembangunan
Politik Ekonomi Pembangunan
Studi Pembangunan Internasional
Ekonomi dan Kebijakan Publik
Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan
Kajian Pembangunan Daerah
Kajian Kebijakan Ekonomi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Bank Indonesia (BI)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Keuangan
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Perbankan komersial seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, dll.
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Koperasi dan Lembaga Keuangan Desa (LKD)
Lembaga riset ekonomi seperti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), Lembaga Penelitian Ekonomi dan Kemasyarakatan Universitas Padjadjaran (LPEM UNPAD), dll.