Ahli Kebijakan Pesisir Dan Laut

Seorang ahli kebijakan pesisir dan laut bertanggung jawab untuk menganalisis dan merencanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Tugas utamanya meliputi penelitian dan survei untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang kondisi sumber daya pesisir dan laut, serta menganalisis dampak dari kegiatan manusia.

Selain itu, mereka juga berperan dalam mengkoordinasikan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan melindungi sumber daya pesisir dan laut.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan pesisir dan laut?

Seorang ahli kebijakan pesisir dan laut cocok memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan pesisir dan laut serta kebijakan yang terkait.

Seseorang yang tidak tertarik dengan isu-isu lingkungan, kurang memiliki pengetahuan tentang kebijakan pesisir dan laut, serta tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik, tidak cocok untuk menjadi ahli kebijakan pesisir dan laut.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Ahli kebijakan pesisir dan laut hanya bekerja di kantor dan tidak memiliki interaksi langsung dengan laut dan pantai. Realita: Ahli kebijakan pesisir dan laut sering melakukan penelitian lapangan, menghadiri pertemuan komunitas, dan berkolaborasi dengan pelaku industri di wilayah pesisir dan laut.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Ahli kebijakan pesisir dan laut berfokus pada masalah kebijakan yang berhubungan dengan wilayah pesisir dan laut, sedangkan ahli lingkungan atau ahli kelautan mungkin lebih fokus pada aspek ilmiah tanpa memberikan solusi kebijakan.

Ekspektasi: Profesi ini hanya mengurus masalah lingkungan. Realita: Ahli kebijakan pesisir dan laut juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi untuk menjaga keseimbangan antara konservasi sumber daya dan pengembangan wilayah pesisir dan laut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Kelautan dan Perikanan
Perencanaan Kota dan Wilayah
Ilmu Lingkungan Perairan
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Geografi Kelautan
Ilmu Biologi Kelautan
Teknik Kelautan
Hukum Kelautan
Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dengan fokus pada kebijakan kelautan dan laut

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pertamina (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Adaro Energy Tbk
PT Aneka Tambang Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Vale Indonesia Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk