Analis Data Kebijakan Publik

Sebagai seorang Analis Data Kebijakan Publik, tugasnya adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan publik.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pemodelan dan simulasi data untuk memperkirakan dampak kebijakan yang diusulkan serta menyusun laporan dan presentasi untuk disampaikan kepada pihak terkait.

Keterampilan komunikasi dan pemahaman yang mendalam tentang masalah sosial dan kebijakan publik juga diperlukan dalam pekerjaan ini.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis Data Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Data Kebijakan Publik adalah seorang yang analitis, mampu memahami data dan informasi kompleks, serta memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan publik dan isu-isu sosial yang relevan.

Sebagai seorang analis data kebijakan publik, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menyajikan hasil analisis dengan jelas dan persuasif kepada pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak menyukai analisis data, tidak memiliki keahlian dalam pengolahan data, dan kurang minat dalam membahas kebijakan publik, kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Analis Data Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya bertugas mengumpulkan dan menganalisis data, padahal sebenarnya mereka juga terlibat dalam merumuskan kebijakan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Ekspektasi terhadap Analis Data Kebijakan Publik seringkali mengarah pada harapan bahwa mereka memiliki semua jawaban dan solusi untuk masalah kebijakan publik, padahal kenyataannya mereka juga perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan berbagai pengetahuan lintas disiplin ilmu.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Analis Kebijakan atau Analis Data di bidang lain, adalah bahwa Analis Data Kebijakan Publik memiliki spesifikasinya sendiri yang menuntut pemahaman mendalam tentang kebijakan publik dan analisis datanya harus relevan dengan konteks kebijakan tersebut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Ekonomi
Statistik
Studi Pembangunan
Sosiologi
Administrasi Publik
Komunikasi
Studi Kebijakan Publik
Teknik Informatika
Manajemen Informasi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
Bank Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Perusahaan konsultan yang bekerja dengan pemerintah Indonesia