Government Data Analyst

Pekerjaan sebagai Government Data Analyst melibatkan analisis dan pengolahan data pemerintah untuk tujuan penelitian dan perencanaan kebijakan.

Tugas utama meliputi mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data pemerintah yang meliputi berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pembuatan laporan dan presentasi hasil analisis data kepada pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga penelitian, untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Apa saya cocok bekerja sebagai Government Data Analyst?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan sebagai Government Data Analyst adalah seseorang yang memiliki kemampuan analitis yang kuat, mampu mengolah data secara efektif, dan memiliki pemahaman mendalam tentang statistik dan metode analisis data.

Kemampuan komunikasi yang baik juga penting, karena seorang Government Data Analyst perlu dapat menjelaskan dan menyampaikan temuan dan hasil analisis data secara jelas dan mudah dipahami.

Orang yang kurang terbiasa dengan analisis data, tidak terorganisir, dan tidak teliti tidak akan cocok untuk bekerja sebagai Government Data Analyst.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Government Data Analyst adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas mengumpulkan dan mengolah data tanpa adanya kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Ekspektasi yang salah adalah bahwa Government Data Analyst akan memiliki akses penuh ke semua data pemerintah dan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Data Scientist adalah bahwa Government Data Analyst lebih fokus pada pengolahan dan analisis data yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah, sedangkan Data Scientist cenderung melibatkan proses yang lebih luas dalam industri atau perusahaan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Statistik
Ilmu Komputer
Sistem Informasi
Ekonomi
Matematika
Teknik Industri
Komunikasi
Administrasi Publik
Studi Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan
Kementerian Perhubungan
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Bank Indonesia (BI)
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)