Hakim Tata Usaha Negara

Pekerjaan sebagai hakim tata usaha negara mencakup penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah dalam bidang administrasi.

Tugas utama meliputi mengadili dan memutus perkara-perkara tata usaha negara, seperti pembatalan keputusan administrasi dan tuntutan ganti rugi.

Selain itu, hakim tata usaha negara juga terlibat dalam memberikan keputusan yang menentukan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku dan melindungi hak-hak masyarakat dalam berurusan dengan pemerintah.

Apa saya cocok bekerja sebagai Hakim tata usaha negara?

Profil orang yang cocok untuk profesi Hakim Tata Usaha Negara adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum administrasi negara, memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang adil dan objektif, serta memiliki integritas yang tinggi.

Selain itu, seorang Hakim Tata Usaha Negara juga harus memiliki kemampuan analisis yang baik, dapat bekerja dengan cermat dan teliti, serta mampu mengorganisir dan mengelola berbagai kasus yang kompleks.

Jika kamu tidak memiliki ketekunan, kecermatan dalam analisis hukum, dan keterampilan komunikasi yang baik, kemungkinan kamu tidak cocok menjadi hakim tata usaha negara.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Seorang Hakim Tata Usaha Negara diharapkan akan bekerja dengan adil dan netral dalam menangani perselisihan administrasi pemerintah dan masyarakat. Realita: Kadang-kadang keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pemerintah.

Ekspektasi: Hakim Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang luas untuk mengawasi kegiatan administrasi pemerintah. Realita: Kewenangan hakim dalam mengintervensi keputusan administrasi pemerintah terbatas dan sering kali terkait dengan prosedur hukum daripada substansi kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Hakim Tata Usaha Negara berbeda dengan hakim pidana atau perdata karena mereka khusus ditugaskan untuk menyelesaikan persengketaan yang melibatkan tindakan pemerintah atau badan administrasi negara, bukan perselisihan antara individu atau antara individu dan perusahaan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Usaha Negara
Hukum Administrasi Bisnis
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Ekonomi
Hukum Administrasi Publik
Hukum Lingkungan hidup
Hukum Internasional

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Tata Usaha Negara
Badan Pertanahan Nasional
Perusahaan/Pemerintah Daerah yang memiliki sengketa hukum dalam bidang tata usaha negara
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menghadapi masalah hukum dalam bidang tata usaha negara
Pengawas Internal Setiap Lembaga Pemerintah yang mengawasi bidang tata usaha negara
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menghadapi masalah hukum dalam bidang tata usaha negara
Perusahaan swasta yang menghadapi masalah hukum dalam bidang tata usaha negara