Kepala Pengembangan Kebijakan Pertahanan

Pekerjaan sebagai kepala pengembangan kebijakan pertahanan melibatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.

Tugas utama meliputi merumuskan kebijakan pertahanan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan negara, serta mengawasi implementasinya.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata, serta melakukan analisis terhadap perkembangan keamanan nasional dan global.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala pengembangan kebijakan pertahanan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Kepala Pengembangan Kebijakan Pertahanan adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah pertahanan, memiliki kemampuan analitis yang kuat, dan mampu mengambil keputusan strategis yang tepat.

Dalam posisi yang penting ini, seorang kandidat juga harus memiliki keahlian kepemimpinan yang baik, kemampuan diplomasi yang tinggi, dan kemampuan bernegosiasi yang baik dengan pihak lain.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pemahaman yang cukup dalam bidang pertahanan dan kebijakan strategis, maka pekerjaan sebagai Kepala Pengembangan Kebijakan Pertahanan mungkin tidak cocok untukmu.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang kepala pengembangan kebijakan pertahanan adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, padahal pada kenyataannya mereka juga harus melakukan analisis, memantau perkembangan strategis, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Ekspektasi masyarakat terkadang menganggap kepala pengembangan kebijakan pertahanan memiliki kekuasaan langsung dalam pengambilan keputusan, padahal mereka berperan sebagai penasihat strategi dan memiliki keterbatasan dalam implementasi kebijakan pertahanan.

Perbedaan mendasar antara kepala pengembangan kebijakan pertahanan dengan profesi yang mirip, seperti kepala kebijakan pertahanan atau kepala lembaga intelijen, adalah fokus kerja mereka. Kepala pengembangan kebijakan pertahanan lebih berfokus pada aspek strategis dan perluasan kebijakan pertahanan, sedangkan profesi lain mungkin lebih terlibat dalam monitoring dan pelaksanaan kebijakan pertahanan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Hukum Internasional
Studi Keamanan
Ekonomi Pertahanan
Teknik Pertahanan
Sosiologi
Ilmu Komunikasi
Manajemen Kebijakan Publik
Pendidikan Kepemimpinan Pertahanan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Indosat Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk