Koordinator Kesehatan Reproduksi Di Lembaga Pemerintah

Tugas koordinator kesehatan reproduksi di lembaga pemerintah meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program-program kesehatan reproduksi.

Dalam pekerjaannya, koordinator tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan tim kerja yang terlibat dalam program kesehatan reproduksi.

Selain itu, koordinator kesehatan reproduksi juga berperan dalam memastikan bahwa program-program yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator kesehatan reproduksi di lembaga pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator Kesehatan Reproduksi di lembaga pemerintah adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kesehatan reproduksi, memiliki kemampuan analitis yang tinggi, dan mampu mengelola program-progam kesehatan reproduksi dengan efektif.

Kemampuan komunikasi yang baik dan kepekaan dalam berinteraksi dengan masyarakat serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas ini.

Jika kamu tidak memiliki minat atau keahlian dalam bidang kesehatan reproduksi, kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan sebagai koordinator kesehatan reproduksi di lembaga pemerintah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Kesehatan Reproduksi di lembaga pemerintah adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab dalam menyediakan kontrasepsi, padahal sebenarnya mereka juga terlibat dalam program edukasi dan peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi.

Ekspektasi miskonsepsi adalah bahwa Koordinator Kesehatan Reproduksi harus memiliki latar belakang medis, padahal sebenarnya mereka lebih berfokus pada perencanaan, manajemen, dan koordinasi program kesehatan reproduksi.

Perbedaan dengan profesi mirip seperti bidan adalah bahwa Koordinator Kesehatan Reproduksi bekerja di tingkat manajerial dan kebijakan, sementara bidan berfokus pada aspek klinis dan pelayanan langsung kepada pasien.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kesehatan Masyarakat
Kebidanan
Ilmu Keperawatan
Kedokteran
Psikologi
Pendidikan Kesehatan
Sosiologi
Studi Gender dan Seksualitas
Administrasi Kesehatan
Ilmu Komunikasi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Dewan Kesehatan Nasional (DKN)
Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten