Manajer Kebijakan Kesehatan Di Lembaga Pemerintah

Pekerjaan sebagai manajer kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah melibatkan penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Tugas utama meliputi melakukan analisis kebijakan yang ada, melakukan penelitian terkait isu-isu kesehatan, dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program kesehatan di lembaga pemerintah.

Apa saya cocok bekerja sebagai Manajer kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk menjadi manajer kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kesehatan, memiliki kemampuan analitis yang baik, dan mampu mengelola serta mengkoordinasikan berbagai program kesehatan secara efektif.

Sebagai pemimpin di bidang kebijakan kesehatan, seorang kandidat juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang cepat, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk bisa menginspirasi dan mengarahkan tim kerja.

Jika kamu tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan kesehatan, kurang memiliki keterampilan analitis yang baik, dan tidak bisa bekerjasama dengan banyak pihak, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Manajer kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah dianggap memiliki kekuatan untuk mengubah sistem kesehatan secara instan. Realita: Proses perubahan dalam kebijakan kesehatan membutuhkan waktu yang lama, melibatkan banyak pemangku kepentingan, serta harus melalui proses hukum dan regulasi yang ketat.

Perbedaan dengan profesi mirip: Manajer kebijakan kesehatan di lembaga pemerintah berbeda dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Mereka lebih fokus pada perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan strategi kesehatan masyarakat, bukan langsung terlibat dalam praktik klinis atau pelayanan medis langsung.

Ekspektasi: Manajer kebijakan kesehatan dianggap selalu mendapatkan dukungan dan persetujuan penuh dari semua pihak terkait. Realita: Dalam mengembangkan kebijakan kesehatan, manajer seringkali menghadapi tantangan, perselisihan, dan konflik dengan berbagai pihak, seperti pengambil keputusan, organisasi kesehatan, atau masyarakat.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kesehatan Masyarakat
Kebijakan Kesehatan
Kebijakan Publik
Administrasi Publik
Ekonomi Kesehatan
Manajemen Kesehatan
Ilmu Politik
Sosiologi
Ilmu Komunikasi
Statistik atau Matematika

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Rumah Sakit Pemerintah