Pegawai Pemerintah/Diplomat

  Profil Profesi

Pekerjaan sebagai pegawai pemerintah atau diplomat melibatkan pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan diplomasi dan pemerintahan.

Tugas utama meliputi representasi negara di tingkat internasional, menjaga hubungan bilateral dengan negara lain, dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Selain itu, pekerjaan ini juga membutuhkan kemampuan negosiasi, diplomasi, serta pengetahuan yang mendalam tentang hukum internasional dan politik global.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pegawai Pemerintah/Diplomat?

Profil orang yang cocok untuk pekerjaan sebagai Pegawai Pemerintah/Diplomat adalah seorang yang memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan kebijakan pemerintah serta memiliki keterampilan diplomasi yang baik.

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan, dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan multikultural juga sangat penting bagi seorang Pegawai Pemerintah/Diplomat.

Jika kamu kurang memiliki ketegasan, kurang dapat beradaptasi dengan berbagai situasi, dan kurang bisa bekerja dengan efektif dalam tim, kamu tidak cocok sebagai pegawai pemerintah atau diplomat.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi pegawai pemerintah/diplomat adalah bahwa mereka hanya bekerja di kantor dengan tugas yang membosankan. Realitanya, pegawai pemerintah/diplomat sering terlibat dalam negosiasi internasional dan harus beradaptasi dengan budaya dan politik berbagai negara.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa pegawai pemerintah/diplomat memiliki kendali penuh atas keputusan politik. Namun, realitanya, mereka harus bekerja sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pengacara atau konsultan politik, adalah bahwa pegawai pemerintah/diplomat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan hubungan diplomatik antarnegara dan menjaga keamanan serta kepentingan nasional negara mereka.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hubungan Internasional
Ilmu Politik
Hukum Internasional
Ilmu Administrasi Negara
Komunikasi Internasional
Studi Keamanan dan Diplomasi
Ekonomi Pembangunan
Kebijakan Publik
Studi Kemaritiman
Ilmu Pertahanan dan Keamanan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Kewenangan Daerah dan Pembangunan Desa