Pekerja Magang Di Biro Hukum Dan HAM Pemerintah

Pekerjaan magang di Biro Hukum dan HAM Pemerintah melibatkan pembantuannya dalam penyusunan dan penelitian terkait hukum dan hak asasi manusia.

Tugas utamanya adalah membantu dalam penelitian dan analisis hukum serta penyusunan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kegiatan biro.

Selain itu, pekerjaan magang ini juga melibatkan partisipasi dalam pertemuan dan diskusi terkait kebijakan hukum dan hak asasi manusia dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar biro.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pekerja Magang di Biro Hukum dan HAM Pemerintah?

Seorang yang tertarik dalam bidang hukum dan memiliki minat dalam isu-isu HAM akan cocok untuk pekerjaan sebagai Magang di Biro Hukum dan HAM Pemerintah.

Kemampuan riset yang baik dan kemampuan analisis yang tajam juga sangat diperlukan dalam pekerjaan ini.

Jika kamu adalah seseorang yang tidak tertarik dengan masalah hukum dan hak asasi manusia, kurang memiliki kemampuan analisis hukum, dan tidak mampu bekerja dengan banyaknya dokumen dan informasi legal, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Seorang pekerja magang di Biro Hukum dan HAM Pemerintah diharapkan dapat langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan menangani kasus-kasus penting.

Realita: Sebagian besar tugas seorang pekerja magang adalah melakukan penelitian, membantu dalam pengumpulan data, dan mengerjakan tugas administratif, dengan sedikit kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Pekerja magang di Biro Hukum dan HAM Pemerintah sering kali memiliki ekspektasi bahwa mereka akan mendapatkan gaji yang sama seperti pegawai tetap.

Namun, kenyataannya, biasanya pekerja magang mendapatkan bayaran yang lebih rendah atau bahkan tidak ada gaji sama sekali.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Berbeda dengan seorang pegawai tetap di Biro Hukum dan HAM Pemerintah, seorang pekerja magang memiliki waktu kerja yang lebih singkat dan keterlibatan yang lebih terbatas dalam tugas-tugas yang dilakukan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Administrasi Negara
Sosiologi
Politik dan Pemerintahan
Kriminologi
Komunikasi Politik
Kajian Wilayah dan Perbatasan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Hukum dan HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kementerian Perhubungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Sosial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)