Pembuat Kebijakan Lingkungan Di Pemerintahan.

Pembuat kebijakan lingkungan di pemerintahan bertugas untuk merancang kebijakan dan program lingkungan yang bertujuan untuk perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

Tugas utamanya mencakup analisis dan evaluasi kebijakan yang ada, penelitian dan pengembangan kebijakan baru, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti masyarakat, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan lingkungan, serta penyusunan laporan dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pembuat kebijakan lingkungan di pemerintahan.?

Seorang yang cocok untuk menjadi pembuat kebijakan lingkungan di pemerintahan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu lingkungan dan kesadaran yang kuat akan perlunya melindungi dan melestarikan lingkungan.

Dalam posisi ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan analisis yang kuat, keahlian dalam membuat kebijakan yang efektif, dan kemampuan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Jika kamu adalah seseorang yang tidak peduli dengan isu lingkungan, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan lingkungan, dan tidak memiliki kemauan untuk berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai pembuat kebijakan lingkungan di pemerintahan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pembuat kebijakan lingkungan di pemerintahan adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan tidak terbatas untuk mengubah situasi lingkungan secara instan, padahal kenyataannya mereka harus terlibat dalam proses politik kompleks dan kompromi yang melibatkan banyak pihak terkait.

Ekspektasi yang seringkali melebih-lebihkan adalah bahwa Pembuat kebijakan lingkungan di pemerintahan dapat menyelesaikan semua masalah lingkungan dengan cepat dan tanpa hambatan. Namun, realitanya, mereka terbatas oleh anggaran, regulasi, prioritas politik, dan kerja sama dalam mempengaruhi kebijakan yang signifikan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Aktivis lingkungan, adalah bahwa Pembuat kebijakan lingkungan dalam pemerintahan harus memperhatikan aspek politik, hukum, dan administrasi dalam mengubah kebijakan lingkungan, sementara aktivis lingkungan lebih fokus pada advokasi dan mobilitasi masyarakat untuk perubahan sosial.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Lingkungan
Kebijakan dan Pengelolaan Lingkungan
Kebijakan Publik
Ilmu Sosial dan Politik
Ilmu Hukum
Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Komunikasi dan Advokasi Lingkungan
Kesehatan Lingkungan
Rekayasa Lingkungan
Pendidikan Lingkungan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Restorasi Gambut
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
PT Pertamina (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)
PT KAI (Persero)
PT Pelindo II (Persero)