Pemerhati Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai Pemerhati Kebijakan Publik melibatkan analisis dan pemantauan kebijakan publik yang sedang berlaku atau direncanakan.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan publik, melakukan analisis terhadap kebijakan tersebut, dan memberikan rekomendasi atau saran terkait perbaikan kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, seperti memberikan masukan kepada pemerintah atau lembaga terkait tentang dampak kebijakan yang sedang dibuat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pemerhati Kebijakan Publik?

Seorang pemerhati kebijakan publik yang cocok adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial dan kebijakan publik. Mereka juga harus memiliki kemampuan analisis yang baik dan mampu menyampaikan pendapat secara persuasif.

Jika kamu tidak tertarik dalam mempelajari dan menganalisis kebijakan publik serta tidak memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi bagi masyarakat, maka pekerjaan sebagai Pemerhati Kebijakan Publik tidak cocok untukmu.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pemerhati Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas mengamat dan mengkritik kebijakan tanpa memberikan solusi konkret, padahal sebenarnya mereka juga berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Ekspektasi yang tidak realistis terhadap peran mereka seringkali membuat banyak orang meremehkan pentingnya profesi ini.

Dalam realita, seorang Pemerhati Kebijakan Publik tidak hanya melakukan pengamatan dan analisis terhadap kebijakan publik, tetapi juga terlibat dalam proses advokasi dan mengedukasi masyarakat tentang kebijakan tersebut. Mereka memiliki peran penting dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti peneliti kebijakan atau analis kebijakan adalah, Pemerhati Kebijakan Publik lebih fokus pada pengamatan dan pemahaman terhadap kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat secara luas, sementara peneliti kebijakan lebih fokus pada pengumpulan data dan analisis mendalam, dan analis kebijakan lebih berperan dalam mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi kebijakan yang spesifik.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Hukum
Sosiologi
Ekonomi
Antropologi
Studi Pembangunan
Komunikasi Politik
Administrasi Negara
Studi Regional atau Regionalisme

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Kementerian Keuangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pertanian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT. Pertamina (Persero)
PT. PLN (Persero)
PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk