Penasehat Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai penasehat kebijakan publik melibatkan analisis dan penelitian mengenai isu-isu kebijakan publik yang relevan dengan tujuan organisasi atau pemerintah.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, mengadakan pertemuan, dan membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis yang mendalam.

Pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi dengan stakeholder, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mendapatkan masukan dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan publik yang direkomendasikan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penasehat kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penasehat Kebijakan Publik adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem politik dan kebijakan publik, serta kemampuan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang efektif. Selain itu, seorang penasehat kebijakan publik juga harus memiliki komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi yang tinggi, dan kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik yang relevan.

Jika kamu tidak suka melakukan penelitian mendalam, menganalisis data kompleks, dan membuat rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan sebagai penasehat kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Salah satu miskonsepsi tentang profesi Penasehat Kebijakan Publik adalah ekspektasi bahwa mereka secara langsung mengambil keputusan kebijakan. Padahal, tugas mereka adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

Realita dari profesi Penasehat Kebijakan Publik adalah mereka harus melakukan analisis mendalam dan penelitian yang cermat untuk menghasilkan saran yang berdasarkan bukti dan data yang valid. Jadi, pekerjaan mereka tidak semata-mata berdasarkan opini pribadi.

Perbedaan antara Penasehat Kebijakan Publik dan profesi yang mirip seperti lobis atau advokat kepentingan adalah bahwa Penasehat Kebijakan Publik berfokus pada penelitian dan analisis objektif yang menghasilkan saran kebijakan yang luas dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan lobis atau advokat kepentingan mewakili kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Kebijakan Publik
Ilmu Politik
Ekonomi Pembangunan
Statistik Sosial
Hukum dan Kebijakan Publik
Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Sosiologi
Komunikasi Publik
Kajian Pembangunan Wilayah dan Perencanaan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pemerintah Indonesia
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP)
Badan Pengelola Keuangan Negara (BPKN)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik (LP2KP)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Reformasi Birokrasi (Pusat Kemenpan RB)
Bank Indonesia
Perusahaan BUMN yang terkait dengan sektor publik, seperti PLN, BRI, dan Pertamina
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu kebijakan publik.