Pendamping Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai pendamping kebijakan publik adalah membantu dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya.

Tugas utama mencakup melakukan riset, analisis kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang berdasarkan bukti dan data untuk mendukung pengambilan keputusan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pendamping Kebijakan Publik?

Seorang yang memiliki kemampuan analisis yang baik, mampu mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang inovatif, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik akan cocok dengan pekerjaan sebagai Pendamping Kebijakan Publik.

Juga, seorang yang memiliki kepekaan sosial, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki kemampuan negosiasi yang kuat, akan dapat menjalankan tugas sebagai pendamping kebijakan publik dengan baik.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pemahaman yang cukup dalam hal kebijakan publik atau kurang mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun tertulis dalam konteks kebijakan publik, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pendamping Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas menyusun kebijakan, padahal mereka juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi implementasi kebijakan dan melakukan evaluasi.

Ekspektasi terhadap Pendamping Kebijakan Publik seringkali adalah mereka dapat secara instan mencapai perubahan signifikan dalam kebijakan publik, padahal dalam realita proses tersebut membutuhkan waktu, kerjasama dengan berbagai pihak, dan adanya pergeseran perspektif.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pegawai negeri sipil atau ahli kebijakan, adalah bahwa Pendamping Kebijakan Publik memiliki peran yang lebih operasional dan fokus pada penerapan kebijakan di lapangan, sementara profesi lainnya lebih cenderung pada proses perencanaan dan penyusunan kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Politik
Ekonomi Pembangunan
Studi Pembangunan
Sosiologi
Hukum
Komunikasi
Antropologi
Hubungan Internasional
Ekonomi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Chamber of Commerce and Industry Indonesia
Pusat Studi Kebijakan Publik
Universitas Indonesia - Center for Public Policy Transformation
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Konsultan Kebijakan Publik
Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu-isu kebijakan publik
Perusahaan riset dan konsultan strategi bisnis
Badan Pembangunan Daerah