Peneliti Kebijakan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan

Pekerjaan sebagai peneliti kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan melibatkan analisis dan penelitian untuk mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah dan pedesaan.

Tugas utama meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan, dan penyusunan laporan hasil penelitian untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan tim penelitian dan melakukan pertemuan dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan feedback.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Peneliti Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan adalah seorang yang memiliki keahlian dalam analisis data dan riset, mampu memahami permasalahan pembangunan wilayah dan pedesaan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan hasil penelitian kepada pihak terkait.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga harus memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah dan pedesaan serta kemampuan analisis yang mendalam untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif.

Jika kamu tidak tertarik atau memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah pembangunan wilayah dan pedesaan, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi yang salah tentang profesi Peneliti Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan adalah bahwa mereka hanya bekerja di dalam ruangan dan tidak terlibat langsung dengan masyarakat di lapangan. Nyatanya, peneliti ini sering harus melakukan penelitian lapangan dan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait.

Realita profesi Peneliti Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan adalah mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mengembangkan kebijakan pembangunan. Tugas mereka melibatkan analisis data, penelitian, dan membuat rekomendasi kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti planner atau pengamat wilayah, adalah bahwa Peneliti Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan lebih fokus pada penelitian dan analisis dalam menyusun kebijakan pembangunan yang konkret. Sementara itu, planner umumnya lebih mengarah pada penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasi rencana tata ruang tersebut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Geografi dan Perencanaan
Ekonomi Pembangunan
Studi Pembangunan
Sosiologi
Antropologi
Kajian Lingkungan
Ilmu Politik
Teknik Sipil
Ilmu Komunikasi
Statistik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (BKPP)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (P3D)
Lembaga Ketahanan Pangan (LKP)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di perguruan tinggi
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM)
Perusahaan konsultan pengembangan wilayah dan pedesaan