Penyusun Kebijakan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan Di BUMN

Pekerjaan tersebut melibatkan menyusun kebijakan dan strategi pembangunan wilayah dan pedesaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tugas utama penyusun kebijakan ini adalah melakukan analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap kondisi wilayah dan pedesaan serta merumuskan program pembangunan yang tepat.

Selain itu, pekerjaan juga melibatkan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya, untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang telah disusun.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan di BUMN?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan di BUMN adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembangunan wilayah dan pedesaan, memiliki analisis dan pengambilan keputusan yang baik, serta mampu bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak terkait.

Sebagai penyusun kebijakan, individu ini juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, mampu berpikir strategis, dan memiliki visi jangka panjang untuk memajukan wilayah dan pedesaan melalui kegiatan BUMN.

Jika kamu tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan, maka kemungkinan besar kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Seorang penyusun kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan di BUMN diharapkan dapat mengubah sepenuhnya kondisi dan infrastruktur wilayah dan pedesaan. Realita: Tugas utama mereka adalah menganalisis dan menyusun kebijakan strategis yang menjadi dasar untuk pengembangan wilayah dan pedesaan, tetapi implementasinya melibatkan banyak pemangku kepentingan yang memerlukan waktu dan upaya kolaboratif.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Penyusun kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan di BUMN memiliki fokus pada pengembangan wilayah yang terkait dengan BUMN tertentu, sementara profesi yang mirip seperti perencana perkotaan biasanya berkaitan dengan perencanaan perkotaan secara umum tanpa hubungan langsung dengan perusahaan tertentu.

Ekspektasi: Seorang penyusun kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan di BUMN dianggap memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan. Realita: Keputusan yang diambil oleh mereka harus melalui berbagai tahap evaluasi dan persetujuan dari manajemen dan pihak terkait lainnya, tidak sepenuhnya ditentukan oleh individu tersebut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Administrasi Negara
Ekonomi Pembangunan
Perencanaan Wilayah dan Kota
Sosiologi
Geografi
Studi Pembangunan
Ilmu Politik
Teknik Sipil
Manajemen Pembangunan
Hukum Tata Negara

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT PLN (Perusahaan Listrik Negara)
PT Telkom Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk