Peneliti Kebijakan Pemerintah

Seorang peneliti kebijakan pemerintah bertugas untuk melakukan analisis dan penelitian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada.

Tugas utamanya meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan, serta menyarankan perbaikan atau pengembangan kebijakan yang telah ada.

Pekerjaan ini juga melibatkan proyek-proyek riset, membuat laporan penelitian, dan berkolaborasi dengan pihak terkait seperti pejabat pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Peneliti Kebijakan Pemerintah adalah seseorang yang memiliki keahlian analitis yang kuat, mampu melakukan penelitian mendalam, dan memahami perubahan politik dan regulasi yang telah ada.

Dalam menghadapi tugas yang kompleks dan strategis, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi yang baik, dan kepemimpinan yang efektif dalam bekerja dengan para pemangku kepentingan yang beragam.

Jika kamu tidak memiliki minat dalam pembuatan kebijakan, kurang mampu melakukan analisis mendalam, dan kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemungkinan kamu tidak cocok sebagai Peneliti Kebijakan Pemerintah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi masyarakat terhadap profesi Peneliti Kebijakan Pemerintah sering kali berlebihan, di mana mereka dianggap dapat mengubah kebijakan dengan cepat tanpa hambatan politik yang kompleks.

Realita profesi Peneliti Kebijakan Pemerintah adalah lebih kompleks dan tidak sepenuhnya berfokus pada pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan penelitian mendalam, analisis data, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Konsultan Kebijakan, terletak pada lingkup pekerjaannya. Peneliti Kebijakan Pemerintah melakukan penelitian yang mendukung formulasi kebijakan pemerintah, sedangkan Konsultan Kebijakan memberikan saran dan analisis kepada klien di sektor publik dan swasta.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Sosiologi
Ekonomi
Hukum
Keuangan Negara
Ilmu Administrasi Negara
Kebijakan Publik
Hubungan Internasional
Studi Wilayah dan Perencanaan Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Penelitian Kebijakan dan Strategi Pembangunan (P2KSP) Bappenas
Badan Pusat Statistik (BPS)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Kesehatan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Agama
Kementerian Perdagangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan