Peneliti Kebijakan Politik Islam

Pekerjaan sebagai peneliti kebijakan politik Islam melibatkan studi mendalam tentang kebijakan politik yang berkaitan dengan Islam.

Tugas utama meliputi analisis, penelitian, dan penyusunan laporan tentang perkembangan kebijakan politik Islam di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi dengan para ahli, pemangku kepentingan, dan lembaga terkait untuk mendapatkan data dan perspektif yang komprehensif tentang kebijakan politik Islam.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Politik Islam?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai Peneliti Kebijakan Politik Islam adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam, memiliki kemampuan analitis yang baik, dan mampu melakukan riset secara mendalam dalam bidang politik Islam.

Kandidat yang ideal juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berpikir kritis, dan memiliki minat yang kuat dalam masalah politik dan agama Islam.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pemahaman yang kuat tentang politik Islam, kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Peneliti Kebijakan Politik Islam.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Peneliti Kebijakan Politik Islam adalah anggapan bahwa pekerjaannya hanya sebatas membaca buku dan menulis laporan, padahal sebenarnya mereka juga terlibat dalam riset lapangan dan berinteraksi dengan para pelaku politik Islam.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka sepenuhnya netral dan tak terpengaruh oleh pandangan politik atau agama tertentu. Namun, realitanya peneliti ini tetap memiliki pandangan dan keyakinan yang berpengaruh pada penelitiannya.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Pengamat Politik atau Dosen Studi Agama, adalah bahwa Peneliti Kebijakan Politik Islam lebih fokus pada analisis kebijakan politik yang berkaitan dengan Islam dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi masyarakat Muslim, sedangkan profesi lain tersebut mungkin memiliki cakupan yang lebih luas.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Politik
Sosiologi
Kajian Agama
Ilmu Komunikasi
Kajian Timur Tengah
Filosofi Politik
Hukum
Sejarah
Hubungan Internasional
Ekonomi Politik Islam

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Studi Islam dan Kebijakan Publik (PSIKP)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Yayasan Wakaf Indonesia (YWI)
Forum Cendekiawan Muslim Indonesia (FCMI)
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Akademi Studi Islam dan Politik (ASIP)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama (LP2KA)
Pusat Studi Agama dan Kebijakan (PUSAGA)
Lembaga Penelitian Agama dan Kebijakan (LEPAK)
Pusat Kajian Agama dan Kebijakan (PUKAGA)