Peneliti Kejahatan

Pekerjaan sebagai peneliti kejahatan melibatkan penyelidikan dan analisis terhadap kasus-kasus kejahatan yang dilaporkan.

Tugas utama meliputi mengumpulkan bukti, wawancara dengan saksi mata, menganalisis forensik, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan pihak kepolisian, pengacara, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu dalam proses penuntutan kejahatan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti kejahatan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Peneliti Kejahatan adalah seseorang yang memiliki kemampuan analitis yang tajam, keahlian dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta ketelitian yang tinggi dalam mengungkap fakta-fakta kriminal.

Seorang kandidat yang juga memiliki pengetahuan luas dalam bidang hukum dan kejahatan, serta memiliki integritas tinggi dan etika kerja yang kuat, akan cocok untuk pekerjaan Peneliti Kejahatan.

Jika kamu tidak memiliki ketelitian yang tinggi, kurang observan, dan tidak memiliki kemampuan analisis yang kuat, kemungkinan besar kamu tidak cocok menjadi seorang peneliti kejahatan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Peneliti kejahatan selalu menyelesaikan kasus dalam waktu singkat dan dengan akurasi tinggi.

Realita: Menyelesaikan kasus kejahatan tidak selalu semudah itu dan dapat memakan waktu yang lama dengan banyak tantangan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Bedanya, peneliti kejahatan lebih fokus pada analisis bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan, sedangkan investigator swasta lebih berfokus pada penyelidikan secara umum dan mencari informasi.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kriminologi
Ilmu Forensik
Psikologi Kriminal
Hukum Pidana
Sosiologi Kriminal
Ilmu Keamanan
Intelijen Kejahatan
Teknologi Keamanan Digital
Ilmu Komunikasi
Ilmu Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kepolisian Republik Indonesia
Bareskrim Polri
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah (Polda)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dinas Kepolisian Daerah (Polda) di setiap provinsi
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)