Sebagai seorang konsultan kebijakan kejahatan, tugas utamanya adalah melakukan analisis kebijakan dan memberikan saran kepada pemerintah dan organisasi terkait masalah kejahatan.
Pekerjaan ini melibatkan penelitian tentang kejahatan, analisis data, dan memahami tren kejahatan yang ada.
Selain itu, konsultan kebijakan kejahatan juga bertanggung jawab untuk mengembangkan program pencegahan kejahatan yang efektif dan mengelola inisiatif penegakan hukum.
Seorang konsultan kebijakan kejahatan yang cocok adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang hukum atau kepolisian, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan mampu memberikan solusi kreatif dalam menghadapi masalah kejahatan.
Mereka juga harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki kemampuan negosiasi yang kuat untuk bekerja dengan berbagai pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan kejahatan yang efektif.
Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki kepekaan terhadap masalah kejahatan, kurang dalam analisis kebijakan, dan tidak memiliki kemampuan penyelesaian masalah.
Miskonsepsi tentang profesi Konsultan kebijakan kejahatan adalah bahwa mereka terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan kriminal, padahal sebenarnya mereka bertugas menganalisis dan memberikan saran kebijakan untuk mengatasi kejahatan.
Ekspektasi masyarakat adalah Konsultan kebijakan kejahatan akan secara langsung terlibat dalam aksi-aksi kejahatan, sedangkan realitasnya mereka lebih fokus pada analisis data, penelitian, dan penyusunan kebijakan preventif untuk mengurangi tingkat kejahatan.
Perbedaan dengan profesi serupa, seperti detektif atau agen intelijen, terletak pada tujuan dan metode kerjanya. Konsultan kebijakan kejahatan bekerja untuk masyarakat secara umum, sedangkan detektif dan agen intelijen bekerja untuk kepentingan hukum dan keamanan negara.