Pengarah Kebijakan

Pekerjaan sebagai Pengarah Kebijakan melibatkan analisis kebijakan publik, pengembangan rekomendasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang ada.

Tugas utama meliputi mengumpulkan dan menganalisis data, membuat laporan dan presentasi kebijakan untuk pemangku kepentingan, serta berpartisipasi dalam pertemuan dan diskusi terkait kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan tim penelitian, ahli, dan pemerintah lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu kebijakan yang sedang dibahas.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengarah kebijakan?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengarah Kebijakan adalah seorang yang memiliki keahlian analitis yang kuat, mampu berpikir strategis, dan memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu kebijakan yang relevan.

Kemampuan untuk bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan dan memiliki kemampuan negosiasi yang baik juga sangat penting untuk berhasil dalam peran ini.

Seseorang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah orang yang kurang mampu mengambil keputusan strategis, membuat kebijakan yang efektif, dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik dan masalah sosial.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pengarah Kebijakan adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas menulis kebijakan tanpa melibatkan pelaksanaan atau pengawasannya.

Ekspektasi terhadap Pengarah Kebijakan adalah mereka memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengubah kebijakan dengan cepat, namun dalam realita, proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sangatlah kompleks.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Pengambil Keputusan atau Penasihat Kebijakan, adalah bahwa Pengarah Kebijakan biasanya bertanggung jawab untuk mengarahkan dan merancang kebijakan secara menyeluruh, sementara profesi lain tersebut fokus pada aspek tertentu kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Hukum
Ekonomi
Studi Pembangunan
Sosiologi
Administrasi Publik
Kajian Wilayah dan Perencanaan Kota
Komunikasi Politik
Studi Keamanan dan Pertahanan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Bank Indonesia
Kementerian Keuangan
BPJS Kesehatan
Gojek
Pertamina
BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Telkom Indonesia
Garuda Indonesia
Unilever Indonesia
Freeport Indonesia