Pengawas Bidang Pemerintahan

  Profil Profesi

Seorang pengawas bidang pemerintahan bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintahan.

Tugas utamanya termasuk memastikan bahwa aktivitas pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pengawas bidang pemerintahan juga terlibat dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan pelaporan hasil pengawasan kepada atasan atau pihak terkait.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengawas Bidang Pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengawas Bidang Pemerintahan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum dan regulasi pemerintahan.

Selain itu, seorang pengawas bidang pemerintahan juga harus memiliki kemampuan analisis yang tajam dan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Orang yang kurang memiliki keahlian dalam mengelola dan mengawasi proses-proses administratif serta kurang memiliki pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah tidak akan cocok dalam pekerjaan sebagai pengawas bidang pemerintahan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pengawas Bidang Pemerintahan adalah bahwa mereka hanya bertugas mengawasi pekerjaan pegawai pemerintah. Namun, di realita, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, prosedur administrasi, dan penggunaan anggaran secara efektif.

Salah satu harapan yang salah tentang profesi ini adalah bahwa pengawas akan langsung menangani kasus penyuapan atau pelanggaran etika oleh pegawai pemerintah. Nyatanya, tugas utama mereka adalah melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perbedaan antara profesi Pengawas Bidang Pemerintahan dengan profesi auditor adalah bahwa pengawas lebih berfokus pada aspek kepatuhan dan kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh, sementara auditor lebih fokus pada pemeriksaan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan transparansi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan, peran dan tanggung jawab keduanya memiliki perbedaan tersendiri.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
Ilmu Pemerintahan
Administrasi Publik
Politik dan Pemerintahan
Hubungan Internasional
Ilmu Komunikasi Politik
Pendidikan Kewarganegaraan
Sosiologi
Studi Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Badan Kepegawaian Negara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pemeriksa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti PT PLN, PT Telkom, dll.