Pengelola Program Hukum Di LSM

Pekerjaan ini melibatkan pengelolaan program hukum di sebuah LSM.

Tugas utama meliputi penyusunan dan implementasi kebijakan serta program-program hukum yang mendukung misi organisasi.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan tim dalam menyampaikan advokasi hukum yang efektif dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengelola program hukum di LSM?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan pengelola program hukum di LSM adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum dan juga memiliki kemampuan analitis yang kuat untuk melihat masalah hukum secara menyeluruh.

Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik untuk dapat mengoordinasikan program-program hukum yang kompleks dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam bidang hukum.

Jika Anda tidak memiliki minat atau pemahaman yang cukup dalam bidang hukum dan kurang memiliki kemampuan untuk mengelola program-program yang kompleks, kemungkinan Anda tidak cocok dengan pekerjaan pengelola program hukum di LSM.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi pengelola program hukum di LSM adalah bahwa mereka hanya bekerja di lapangan, memberikan bantuan hukum langsung kepada individu yang membutuhkan. Namun, kenyataannya, mereka juga harus melakukan pekerjaan administratif, manajemen program, dan advokasi kebijakan.

Banyak yang berharap bahwa pengelola program hukum di LSM akan memiliki kekuatan untuk mengubah hukum secara langsung atau memperoleh hukum yang menguntungkan bagi klien mereka. Namun, dalam realitasnya, mereka biasanya lebih fokus pada memberikan bantuan hukum dan advokasi yang didasarkan pada hukum yang ada.

Salah satu perbedaan dengan profesi serupa, seperti pengacara, adalah bahwa pengelola program hukum di LSM lebih berfokus pada advokasi kolektif dan upaya perubahan sosial, sedangkan pengacara cenderung berfokus pada kepentingan individu dan pelayanan hukum yang lebih tradisional.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Kriminologi
Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Manajemen Organisasi Non-Profit
Studi Kebijakan Publik
Ilmu Politik
Studi Lingkungan
Hubungan Internasional
Komunikasi Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Transparency International Indonesia
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
Lembaga Advokasi dan Penelitian Hukum Indonesia (LBPHI)
Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Institut Pembaruan Hukum Indonesia (IPHI)
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (YPMI)