Pengembang Atau Manajer Program Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai pengembang atau manajer program kebijakan publik melibatkan perancangan, implementasi, dan evaluasi program-program kebijakan publik.

Tugas utama meliputi analisis kebutuhan masyarakat, pembuatan rencana program, koordinasi dengan stakeholder, dan pemantauan pelaksanaan program.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi dengan pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait untuk memastikan keberhasilan program kebijakan publik yang dilaksanakan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengembang atau manajer program kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengembang atau Manajer Program Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu kebijakan publik, kemampuan analisis yang kuat, serta keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan program.

Mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan dalam membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait kebijakan publik.

Jika kamu memiliki kesulitan dalam analisis data, kurang bisa berkomunikasi secara efektif, dan tidak memiliki minat dalam isu-isu kebijakan publik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Pengembang atau manajer program kebijakan publik dianggap hanya sebagai pengambil keputusan tanpa melibatkan proses diskusi dengan pihak terkait. Realita: Mereka harus melakukan konsultasi intensif dan mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Profesi yang mirip, seperti lobbyis, sering kali dianggap memiliki tujuan yang sama dengan pengembang atau manajer program kebijakan publik. Perbedaannya, pengembang program kebijakan publik berfokus pada pembuatan kebijakan sejalan dengan kepentingan masyarakat, sementara lobbyis bekerja secara khusus untuk mewakili kepentingan individu, kelompok, atau industri tertentu.

Salah satu miskonsepsi tentang pengembang atau manajer program kebijakan publik adalah mereka hanya berurusan dengan masalah-masalah politik. Padahal, mereka juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan agar kebijakan yang dirumuskan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Administrasi Publik
Hukum
Sosiologi
Komunikasi Massa
Administrasi Bisnis Publik
Kebijakan Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bank Indonesia
PT Pertamina
PT PLN (Persero)
PT Telkom Indonesia
PT Pupuk Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk