Penyusun Pedoman Administrasi Publik

Pekerjaan sebagai penyusun pedoman administrasi publik melibatkan penelitian, analisis, dan penulisan pedoman untuk menata administrasi di sektor publik.

Tugas utama meliputi mengumpulkan informasi, melaksanakan survei ke lapangan, dan melakukan penelitian terkait praktik administrasi publik yang efektif.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan diskusi dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks administrasi publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun Pedoman Administrasi Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun Pedoman Administrasi Publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan dan regulasi pemerintahan, serta mampu menganalisis dan menyusun pedoman administrasi yang jelas dan efektif.

Keterampilan komunikasi yang baik juga diperlukan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan semua pedoman dan prosedur diimplementasikan dengan baik.

Jika kamu adalah seorang yang kurang teliti, tidak terstruktur, dan tidak memiliki kemampuan dalam mengatur tugas-tugas administratif dengan baik, kemungkinan kamu tidak cocok sebagai penyusun pedoman administrasi publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Penyusun Pedoman Administrasi Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya mencakup penulisan pedoman saja, padahal sebenarnya mereka juga harus melakukan analisis kebijakan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Ekspektasi yang salah adalah menganggap bahwa Penyusun Pedoman Administrasi Publik hanya bekerja di dalam ruangan, sedangkan kenyataannya mereka juga terlibat dalam survei dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Pemerhati Kebijakan Publik, adalah bahwa Penyusun Pedoman Administrasi Publik memiliki tugas lebih fokus pada penyusunan peraturan dan pedoman, sementara Pemerhati Kebijakan Publik lebih aktif dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan administrasi publik.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Pemerintahan
Manajemen Publik
Ekonomi Pembangunan
Hukum Publik
Studi Pembangunan
Sosiologi
Komunikasi Publik
Kebijakan Publik
Studi Kantor Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Dalam Negeri
Badan Kepegawaian Negara
Badan Pusat Statistik
Badan Narkotika Nasional
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Pelindo III (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.