Manajer Program Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai Manajer Program Kebijakan Publik melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik di berbagai bidang.

Tugas utama meliputi analisis kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana program, pengorganisasian kegiatan, dan pemantauan hasil implementasi kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Manajer Program Kebijakan Publik?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai Manajer Program Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, serta memiliki keterampilan analitis dan kepemimpinan yang kuat.

Dalam peran ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dan memiliki sikap yang proaktif dalam memecahkan masalah kebijakan publik yang kompleks.

Seseorang yang tidak memiliki keterampilan bernegosiasi yang baik dan kurang sensitif terhadap isu-isu sosial kemungkinan tidak cocok untuk menjadi manajer program kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Manajer Program Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas membuat kebijakan tanpa melibatkan implementasi. Namun, dalam realita, Manajer Program Kebijakan Publik juga harus terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan yang telah dibuat.

Ekspektasi yang salah tentang Manajer Program Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya berfokus pada level nasional atau pemerintah, sedangkan kenyataannya mereka juga terlibat dalam tingkat lokal dan komunitas. Mereka berurusan dengan beragam pemangku kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Perbedaan antara Profesi Manajer Program Kebijakan Publik dengan profesi yang mirip, seperti Manajer Proyek, adalah fokusnya pada lingkup tugas yang berbeda. Manajer Program Kebijakan Publik lebih berorientasi pada kebijakan publik dan aspek kepentingan masyarakat, sementara Manajer Proyek lebih cenderung berfokus pada manajemen waktu, biaya, dan sumber daya dalam proyek tertentu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Ilmu Politik
Ekonomi Pembangunan
Hubungan Internasional
Sosiologi
Hukum
Studi Kebijakan Umum
Studi Pemerintahan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Kebijakan Publik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Lembaga Administrasi Negara
Universitas Indonesia - Departemen Ilmu Administrasi Negara
Yayasan Kebijakan Publik Indonesia
World Resources Institute Indonesia
Jakarta Policy Center
Institute for Research and Empowerment
Transparency International Indonesia
Center for Indonesian Policy Studies