Penyelia Kebijakan Publik

  Profil Profesi

Sebagai seorang penyelia kebijakan publik, tugas utama Anda adalah memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Anda akan bertanggung jawab untuk melihat apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan apakah dampaknya positif bagi masyarakat.

Selain itu, Anda juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah dan masyarakat, dalam proses penyusunan dan perubahan kebijakan publik untuk meningkatkan kualitasnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyelia kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyelia Kebijakan Publik adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem politik dan pemerintahan, memiliki keahlian analisis kebijakan yang kuat, dan memiliki kemampuan memimpin dan mengkoordinasi dalam konteks kebijakan publik.

Sebagai seorang penyelia kebijakan publik, individu ini harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif serta dapat beradaptasi dengan perubahan politik dan mampu memecahkan masalah dengan kebijakan publik yang kreatif.

Jika kamu tidak suka melakukan analisis mendalam, tidak bisa bekerja dalam tim, dan kurang berkomunikasi dengan efektif, kamu tidak cocok untuk menjadi penyelia kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Penyelia kebijakan publik adalah bahwa mereka hanya mengamati dan melaporkan tanpa memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan. Namun, kenyataannya, mereka terlibat langsung dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Ekspektasi terhadap Penyelia kebijakan publik sering kali mengharapkan mereka memiliki kekuatan penuh untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak efektif atau tidak adil. Namun, kenyataannya, mereka harus bekerja dalam kerangka regulasi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti konsultan kebijakan atau analis kebijakan adalah bahwa Penyelia kebijakan publik bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kebijakan publik, sementara profesi lainnya biasanya lebih fokus pada memberikan saran dan analisis kepada pembuat keputusan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Hukum Publik
Komunikasi Politik
Studi Keamanan dan Konflik
Analisis Kebijakan Publik
Studi Pembangunan Internasional

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian/Lembaga Pemerintah
Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Perusahaan Multinasional
Organisasi Non-Pemerintah (NGO) terkait kebijakan publik
Perusahaan Konsultan Kebijakan Publik
Lembaga Riset dan Pengembangan
Perusahaan Media
Perusahaan Teknologi dan Telekomunikasi
Perusahaan Perdagangan dan Industri
Perusahaan Pembiayaan dan Perbankan