Perancang Kebijakan Kriminal

Seorang perancang kebijakan kriminal bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan program-program pencegahan kriminalitas.

Pekerjaan ini melibatkan analisis data kriminal, penelitian kejahatan, dan wawancara dengan pakar kejahatan, untuk mengidentifikasi masalah keamanan yang ada.

Selain itu, perancang kebijakan kriminal juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat umum untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Perancang Kebijakan Kriminal?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan Perancang Kebijakan Kriminal adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan sistem peradilan, serta memiliki kemampuan analisis kebijakan yang baik.

Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta dapat berpikir kritis dan objektif dalam merancang kebijakan kriminal yang efektif dan adil.

Jika kamu adalah seseorang yang tidak sensitif terhadap permasalahan sosial, tidak memiliki pemahaman mendalam tentang sistem peradilan, dan tidak memiliki kemampuan analitis yang kuat, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai perancang kebijakan kriminal.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Perancang Kebijakan Kriminal adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk menangkap penjahat, padahal mereka sebenarnya bertugas merancang kebijakan yang mengatur sistem hukum dan penegakan hukum.

Ekspektasi yang tidak akurat adalah bahwa Perancang Kebijakan Kriminal dapat dengan cepat mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi, padahal realitanya perancangan kebijakan adalah proses yang kompleks dan memerlukan evaluasi yang mendalam serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti polisi, adalah bahwa peran Perancang Kebijakan Kriminal lebih fokus pada analisis dan pengembangan strategi untuk meningkatkan efektivitas sistem keamanan dan peradilan, sementara polisi bertugas melakukan penegakan hukum dan menangkap pelaku kejahatan secara langsung.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum (Law)
Studi Kriminologi
Studi Keamanan Nasional
Studi Hubungan Internasional
Sosiologi
Psikologi
Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Studi Politik
Pendidikan Studi Kebijakan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kepolisian Republik Indonesia
Badan Narkotika Nasional
Badan Reserse Kriminal
Kejaksaan Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Intelijen Negara
Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengawasan Intern Pemerintah
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan