Staff Ahli Kebijakan Kelautan

Pekerjaan sebagai Staff Ahli Kebijakan Kelautan melibatkan analisis kebijakan kelautan dan pengelolaan sumber daya laut.

Tugas utama meliputi menyusun rekomendasi kebijakan, memberikan masukan teknis dan ilmiah, serta melakukan studi dan penelitian terkait isu-isu kelautan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk mencapai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Staff Ahli Kebijakan Kelautan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Staff Ahli Kebijakan Kelautan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu kelautan, mampu melakukan analisis kebijakan secara komprehensif, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai Staff Ahli Kebijakan Kelautan, individu tersebut harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan proyek, pemahaman yang kuat tentang hukum maritim, dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang kompleks dalam kebijakan kelautan.

Jika kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan kelautan dan kurang memiliki minat dalam pelestarian dan pengelolaan laut, kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Staff Ahli Kebijakan Kelautan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Staff Ahli Kebijakan Kelautan adalah bahwa pekerjaannya hanya mengurus administrasi dan bukan melakukan pekerjaan lapangan seperti survei atau riset kelautan.

Banyak yang mengharapkan Staff Ahli Kebijakan Kelautan akan memiliki otoritas dan keputusan dalam pembuatan kebijakan kelautan, padahal sebenarnya mereka lebih bertugas sebagai penasihat untuk para pembuat kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti ilmuwan kelautan, adalah bahwa Staff Ahli Kebijakan Kelautan lebih fokus pada aspek kebijakan, regulasi, dan advokasi dibandingkan penelitian dan eksplorasi langsung di lingkungan laut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kebijakan Kelautan
Studi Kelautan dan Perikanan
Ilmu Kelautan
Kebijakan Sumber Daya Alam Kelautan
Kebijakan Lingkungan Kelautan
Ekonomi Kelautan
Administrasi Publik
Hubungan Internasional dengan fokus kelautan dan perikanan
Kebijakan Publik
Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Badan Riset dan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan (BRSDAP)
Balai Riset dan Observasi Kelautan (BROK)
Perusahaan Perikanan Indonesia (PERINDO)
PT. Nusa Maritim Indonesia
PT. Samudra Nusantara Group
PT. Sumatera Langgam Semesta
PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM)
PT. Timah Tbk