Adminitrator Kebijakan Publik

Pekerjaan di bidang administrasi kebijakan publik melibatkan pengelolaan dan pemrosesan data kebijakan publik untuk keperluan administratif.

Tugas utama meliputi mengumpulkan, memvalidasi, dan menginput data kebijakan publik, serta melakukan analisis kebijakan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi dengan pihak terkait lainnya, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, untuk memastikan implementasi kebijakan publik berjalan dengan baik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Adminitrator kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Administrator Kebijakan Publik adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan kebijakan publik, serta mampu menganalisis data dengan baik untuk mengambil keputusan yang tepat.

Dalam peran ini, seorang kandidat yang memiliki keterampilan pemecahan masalah yang kuat dan kemampuan berkomunikasi yang efektif akan menjadi asset yang berharga dalam mengelola kebijakan publik dengan efisien.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki keahlian analitis, tidak tertarik pada kebijakan publik, dan tidak mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Administrator Kebijakan Publik adalah bahwa pekerjaannya hanya melibatkan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan tanpa memperhatikan aspek-aspek implementasi dan evaluasi yang kompleks. Realitanya, mereka juga harus mengatur dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan publik serta mengelola berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di lapangan.

Ekspektasi mengenai Administrator Kebijakan Publik seringkali menggambarkan bahwa mereka memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan publik tanpa mempertimbangkan aspek politik, proses demokratis, dan keterlibatan berbagai pihak terkait. Namun, dalam realita, mereka harus berhadapan dengan berbagai oposisi, interaksi dengan para pemangku kepentingan, serta tunduk pada sistem politik yang ada.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Konsultan Kebijakan atau Peneliti Kebijakan, adalah bahwa Administrator Kebijakan Publik lebih fokus pada penerjemahan dan implementasi kebijakan publik di lembaga pemerintahan atau organisasi, sedangkan kedua profesi yang disebutkan lebih cenderung bekerja sebagai konsultan eksternal atau peneliti yang memberikan masukan kebijakan kepada lembaga pemerintahan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Kebijakan Publik
Hubungan Internasional
Sosiologi
Ekonomi
Hukum
Komunikasi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pemerintah Kota/Kabupaten
Kementerian/Lembaga Pemerintahan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perusahaan Swasta
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Konsultan Kebijakan Publik
Universitas dan Perguruan Tinggi
Organisasi Internasional (UNDP, World Bank, dll.)
Yayasan dan lembaga non-profit yang bergerak di bidang kebijakan publik.