Ahli Kebijakan Luar Negeri

Pekerjaan sebagai ahli kebijakan luar negeri melibatkan analisis dan penelitian tentang situasi politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara lain.

Tugas utama meliputi memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah dalam hal kebijakan luar negeri, seperti hubungan bilateral, perdagangan, keamanan, dan diplomatik.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan diplomat dan perwakilan negara lain, serta mengikuti konferensi internasional untuk memperdalam pengetahuan tentang kebijakan luar negeri.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan luar negeri?

Seorang ahli kebijakan luar negeri yang cocok adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan internasional, mampu menganalisa situasi politik dan ekonomi secara global, serta memiliki keterampilan diplomasi yang kuat.

Jika kamu tidak memiliki minat dalam hubungan internasional, kurang memiliki pengetahuan tentang politik global, dan tidak memiliki kemampuan diplomasi, maka kamu tidak cocok menjadi ahli kebijakan luar negeri.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Ahli Kebijakan Luar Negeri adalah bahwa mereka hanya bekerja di kedutaan besar dan bertugas menghadiri acara sosial, padahal sebenarnya mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik dan hubungan internasional.

Ekspektasi banyak orang adalah Ahli Kebijakan Luar Negeri akan memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kebijakan negara, tetapi kenyataannya mereka lebih berperan sebagai penasihat dan analis di balik kebijakan yang dibuat oleh pemimpin negara.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti diplomat, adalah bahwa Ahli Kebijakan Luar Negeri lebih fokus pada penyusunan kebijakan, sementara diplomat lebih fokus pada implementasi kebijakan dan menjaga hubungan diplomatik antara negara-negara.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hubungan Internasional
Studi Keamanan Internasional
Hubungan Internasional dan Diplomasi
Studi Perdamaian dan Konflik
Politik Internasional
Ekonomi Internasional
Ilmu Politik
Sejarah Internasional
Hukum Internasional
Sosiologi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Perusahaan-perusahaan ekspor-impor
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan di luar negeri
Organisasi internasional yang memiliki kantor atau mitra di Indonesia
Perusahaan perdagangan internasional
Lembaga riset kebijakan internasional
Asosiasi atau lembaga swasta yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri