Analis Kebijakan Kelautan Dan Perikanan

Pekerjaan sebagai analis kebijakan kelautan dan perikanan adalah mempelajari dan menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Tugas utama meliputi penelitian, pengumpulan data, dan evaluasi kebijakan yang ada untuk memberikan rekomendasi dan saran dalam hal pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, akademisi, dan komunitas nelayan, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis kebijakan kelautan dan perikanan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Kebijakan Kelautan dan Perikanan adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sektor kelautan dan perikanan, memiliki kemampuan analitis yang baik, dan mampu mengolah data dengan cermat.

Kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat, serta memiliki keterampilan komunikasi yang kuat untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, juga sangat penting bagi seorang Analis Kebijakan Kelautan dan Perikanan.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pengetahuan yang cukup dalam bidang kelautan dan perikanan, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi miskonsepsi tentang analis kebijakan kelautan dan perikanan adalah bahwa mereka hanya harus mengumpulkan data dan membuat laporan tanpa ada tindakan konkret untuk memperbaiki situasi. Realitanya, analis kebijakan kelautan dan perikanan harus memiliki kemampuan analisis yang mendalam dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik.

Salah satu perbedaan antara analis kebijakan kelautan dan perikanan dengan profesi yang mirip seperti insinyur kelautan adalah fokusnya. Analis kebijakan bertanggung jawab untuk memahami dan menganalisis kebijakan yang ada serta memberikan saran kebijakan yang lebih baik, sedangkan insinyur kelautan lebih fokus pada perencanaan, desain, dan konstruksi infrastruktur kelautan.

Miskonsepsi lainnya adalah bahwa analis kebijakan kelautan dan perikanan hanya berurusan dengan masalah lingkungan yang berkaitan dengan laut dan satwa laut. Realitanya, mereka juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, seperti keberlanjutan sumber daya perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Kelautan
Ilmu Perikanan
Kebijakan Kelautan dan Perikanan
Biologi Kelautan
Agribisnis Kelautan dan Perikanan
Manajemen Sumber Daya Kelautan
Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Hukum Kelautan dan Perikanan
Teknologi Kelautan dan Perikanan
Lingkungan Kelautan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Badan Ketahanan Pangan (BKP)
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP)
PT Perusahaan Perikanan Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pertamina (Persero)
PT Angkasa Pura II