Evaluasi Kebijaksanaan

Pekerjaan di bidang evaluasi kebijaksanaan melibatkan analisis dan penilaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh suatu lembaga atau organisasi.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, melakukan analisis, dan membuat laporan evaluasi yang menyajikan hasil penilaian terhadap kebijakan yang sedang berjalan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pimpinan lembaga atau organisasi, untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan kebijakan yang telah diterapkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Evaluasi Kebijaksanaan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Evaluasi Kebijaksanaan adalah seorang yang analitis, memiliki kemampuan evaluasi yang baik, dan mampu mengambil keputusan dengan akurat, akan cocok dengan pekerjaan Evaluasi Kebijaksanaan.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga harus memiliki pemahaman tentang kebijakan publik dan kemampuan berpikir kritis.

Jika kamu adalah seorang yang tidak bersedia melakukan penelitian mendalam, kurang objektif, dan tidak dapat memberikan analisis yang komprehensif, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Evaluasi Kebijaksanaan adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk memberikan rekomendasi, tanpa mempertimbangkan realitas implementasi kebijakan tersebut.

Ekspektasi banyak orang terhadap Evaluasi Kebijaksanaan adalah mereka bisa mengubah kebijakan secara langsung, padahal peran mereka sebenarnya lebih ke memberikan analisis dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Konsultan Kebijakan, adalah Evaluasi Kebijaksanaan lebih fokus pada menganalisis dampak kebijakan yang sudah diimplementasikan, sedangkan Konsultan Kebijakan lebih terlibat dalam merancang kebijakan yang baru.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Statistik
Psikologi Sosial
Hubungan Internasional
Hukum
Administrasi Publik
Komunikasi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Biro Evaluasi dan Pengendalian Proyek (BEPE)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Bank Indonesia (BI)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)