Peneliti Kebijakan

Seorang peneliti kebijakan bertanggung jawab dalam melakukan penelitian mendalam mengenai kebijakan-kebijakan yang ada.

Pekerjaan ini melibatkan analisis data, penyusunan laporan, serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai perbaikan atau perubahan kebijakan yang ada.

Selain itu, peneliti kebijakan juga perlu melakukan kajian literatur, melakukan wawancara, dan melakukan survei untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian kebijakan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti kebijakan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Peneliti Kebijakan adalah seorang yang analitis, memiliki kemampuan riset yang kuat, dan mampu menganalisis data secara mendalam, akan cocok dengan pekerjaan Peneliti Kebijakan.

Mengingat pekerjaan ini melibatkan analisis kebijakan yang kompleks, seorang kandidat juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu kebijakan publik dan dapat menyusun laporan yang jelas dan komprehensif.

Jika kamu tidak memiliki kemampuan analitis yang kuat, cenderung tidak suka melakukan penelitian mendalam, dan tidak memiliki ketahanan terhadap tekanan pekerjaan yang tinggi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai peneliti kebijakan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Peneliti Kebijakan adalah bahwa mereka hanya bekerja di ruang dan terisolasi dari masyarakat, padahal mereka sebenarnya harus berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan dan mengumpulkan data di lapangan.

Ekspektasi tentang profesi Peneliti Kebijakan seringkali adalah bahwa mereka akan langsung mempengaruhi kebijakan negara, namun realitanya adalah hasil penelitian mereka perlu dilewati melalui proses panjang dan pengaruhnya tidak langsung terlihat dalam waktu yang singkat.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Analis Kebijakan, adalah bahwa Peneliti Kebijakan lebih fokus pada menghasilkan wawasan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian yang mendalam, sedangkan Analis Kebijakan lebih fokus pada menganalisis dan memberikan dukungan teknis dalam pembuatan kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Antropologi
Studi Wilayah dan Perencanaan
Hukum
Hubungan Internasional
Kebijakan Publik
Ilmu Komunikasi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik
Badan Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Publik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bank Indonesia
Badan Pusat Statistik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pertanian
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia