Pengambil Keputusan Kebijakan Publik

Pekerjaan di bidang Pengambil Keputusan Kebijakan Publik melibatkan analisis dan evaluasi kebijakan publik untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah publik, dan merumuskan strategi kebijakan yang efektif.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan yang akurat dan berdampak positif.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengambil Keputusan Kebijakan Publik?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengambil Keputusan Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah sosial dan politik, kemampuan analisis yang baik, serta dapat membuat keputusan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Dikarenakan pekerjaan ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks, seorang kandidat juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan negosiasi yang baik, dan kepekaan terhadap perbedaan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Jika kamu memiliki ketidakmampuan untuk menganalisis data secara objektif, membuat keputusan yang cepat, dan menyelesaikan tugas dengan efisiensi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi tentang profesi Pengambil Keputusan Kebijakan Publik sering kali berlebihan, seperti dianggap sebagai pihak yang memiliki solusi instan untuk semua masalah masyarakat, padahal dalam realita keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks dan adil.

Ada miskonsepsi bahwa profesi Pengambil Keputusan Kebijakan Publik hanya berkaitan dengan aspek politik, padahal sebenarnya mereka juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk dapat mengambil keputusan yang berdampak positif.

Dibandingkan dengan profesi yang mirip seperti politisi, Pengambil Keputusan Kebijakan Publik lebih fokus pada penyusunan kebijakan dan analisis data, sedangkan politisi lebih fokus pada kampanye dan pemilihan umum.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Hubungan Internasional
Administrasi Publik
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Kebijakan Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia
Hukum Publik
Komunikasi Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Negara/Lembaga terkait
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Konsultan manajemen kebijakan publik independen