Administrator Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai Administrator Kebijakan Publik melibatkan analisis dan evaluasi kebijakan publik yang ada.

Tugas utama meliputi mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan kajian kebijakan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk mendapatkan masukan dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Administrator Kebijakan Publik?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan Administrator Kebijakan Publik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai kebijakan publik, analitik, dan mampu berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien.

Selain itu, kandidat yang cocok juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dan membawa suara mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pemahaman dalam politik dan kebijakan publik, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Administrator Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya bertugas dalam mengeluarkan kebijakan tanpa melibatkan masyarakat. Namun, dalam realita, mereka harus berinteraksi secara aktif dengan masyarakat untuk memahami dan mewujudkan kebutuhan mereka.

Ekspektasi terkadang menganggap Administrator Kebijakan Publik sebagai solusi instan untuk semua masalah publik. Namun, realitanya mereka perlu melalui proses yang kompleks dan panjang untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti politikus, adalah bahwa Administrator Kebijakan Publik lebih fokus pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, sedangkan politikus lebih fokus pada perwakilan politik dan menjalankan kampanye untuk mendapatkan suara publik.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Kebijakan Publik
Ilmu Pemerintahan
Hubungan Internasional
Kebijakan Publik dan Manajemen
Studi Pembangunan
Manajemen Publik
Administrasi Negara
Administrasi Bisnis
Komunikasi Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Biro Pusat Statistik Republik Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Badan Koordinasi Penanaman Modal