Pengurus Kebijakan Publik

Seorang Pengurus Kebijakan Publik bertanggung jawab dalam menganalisis dan mengembangkan kebijakan publik untuk masyarakat.

Tugas utamanya meliputi melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan mempelajari dampak kebijakan yang sudah ada.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat, untuk mendapatkan masukan dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengurus Kebijakan Publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengurus Kebijakan Publik adalah seorang yang memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan publik, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait.

Dengan tugas mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan publik, seorang kandidat juga harus memiliki kepekaan politik dan kemampuan membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan.

Kalau kamu tidak tertarik dalam analisis kebijakan, tidak peka terhadap isu sosial, dan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka pekerjaan sebagai Pengurus Kebijakan Publik mungkin tidak cocok untukmu.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pengurus Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya akan menghabiskan waktu di dalam ruangan dan bekerja dengan dokumen, padahal kenyataannya mereka juga terlibat dalam proses penelitian lapangan dan interaksi dengan masyarakat.

Ekspektasi yang salah tentang profesi Pengurus Kebijakan Publik adalah bahwa mereka akan memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan dengan cepat dan langsung, sedangkan kenyataannya mereka harus melewati berbagai proses birokrasi dan bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan.

Perbedaan antara profesi Pengurus Kebijakan Publik dengan profesi yang mirip seperti politisi adalah bahwa yang terakhir lebih fokus pada kegiatan politik dan pembuatan kebijakan, sedangkan pengurus kebijakan publik lebih banyak berperan dalam menganalisis dan merancang kebijakan yang akan diimplementasikan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Kebijakan Publik
Ilmu Politik dan Pemerintahan
Administrasi Negara
Hubungan Internasional
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Hukum Tata Negara
Komunikasi untuk Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Antropologi Sosial dan Kebudayaan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian atau lembaga pemerintah di Indonesia
Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia
Badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia
Kantor berita atau media massa di Indonesia
Organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia
Lembaga riset atau penelitian di Indonesia
Perusahaan konsultan manajemen di Indonesia
Perusahaan di sektor energi atau sumber daya alam di Indonesia
Perusahaan di sektor infrastruktur atau pembangunan di Indonesia
Lembaga pendidikan atau universitas di Indonesia