Penyusun Kebijakan

Seorang penyusun kebijakan bertanggung jawab dalam merancang kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam suatu organisasi atau pemerintahan.

Tugas utamanya meliputi analisis kebutuhan, pemasangan tujuan, dan pengembangan strategi yang akan diimplementasikan dalam kebijakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta pembuatan perubahan jika diperlukan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun Kebijakan adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebijakan publik, analitis dan mampu berpikir kritis serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam mempengaruhi keputusan kebijakan.

Sebagai Penyusun Kebijakan, seorang kandidat harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian secara menyeluruh, menganalisis data dengan baik, dan mampu membuat rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan solusi yang inovatif.

Jika kamu adalah orang yang tidak suka berpikir analitis, kurang memiliki kemampuan dalam merancang strategi, dan tidak mampu mengambil keputusan yang cepat dalam situasi yang kompleks, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan sebagai penyusun kebijakan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi terhadap penyusun kebijakan seringkali menganggap mereka memiliki keputusan final tanpa mempertimbangkan proses konsultasi dan persetujuan yang panjang.

Realita dari penyusun kebijakan adalah mereka harus mempertimbangkan banyak faktor dan membangun konsensus, yang seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti pengambil keputusan adalah penyusun kebijakan bertanggung jawab untuk mengevaluasi, merumuskan, dan merevisi kebijakan, sedangkan pengambil keputusan bertindak melalui pemikiran strategis dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Hubungan Internasional
Ekonomi Pembangunan
Administrasi Publik
Hukum Internasional
Sosiologi
Kriminologi
Antropologi
Psikologi Sosial

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Bank Indonesia (BI)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Dewan Riset Nasional (DRN)
Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)