Staf Ahli Kebijakan Publik Di Bidang Hukum Dan Keamanan

Pekerjaan staf ahli kebijakan publik di bidang hukum dan keamanan adalah menganalisis dan menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor hukum dan keamanan.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, melakukan penelitian mendalam, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di bidang hukum dan keamanan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan implementasi kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Staf ahli kebijakan publik di bidang hukum dan keamanan?

Profil orang yang cocok untuk menjadi staf ahli kebijakan publik di bidang hukum dan keamanan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan kebijakan publik, serta memiliki keterampilan analisis yang baik dalam menganalisis data dan informasi terkait kebijakan hukum dan keamanan.

Dalam pekerjaan ini, seorang staf ahli kebijakan publik harus dapat bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum dan pengambil keputusan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan keamanan, kamu tidak cocok untuk menjadi seorang staf ahli kebijakan publik di bidang ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang staf ahli kebijakan publik di bidang hukum dan keamanan adalah bahwa mereka hanya bertugas memberikan nasihat hukum secara teknis, padahal di realita pekerjaan mereka lebih kompleks dan melibatkan analisis kebijakan secara holistik.

Ekspektasi terhadap staf ahli kebijakan publik di bidang hukum dan keamanan seringkali dianggap sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan realita menunjukkan bahwa mereka lebih berperan sebagai penasehat strategis bagi pejabat publik.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pengacara atau aparat keamanan, adalah bahwa staf ahli kebijakan publik berfokus pada penyusunan kebijakan yang berdampak pada hukum dan keamanan masyarakat secara lebih luas, sementara profesi lain lebih menekankan pada aspek praktis atau penegakan hukum yang langsung.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum
Ilmu Kriminologi
Studi Keamanan Internasional
Ilmu Politik
Administrasi Negara
Hubungan Internasional
Studi Intelijen dan Keamanan
Ilmu Pemerintahan
Ilmu Sosial dan Politik
Antropologi Sosial

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Intelijen Negara (BIN)
Kementerian Hukum dan HAM
Polri (Kepolisian Republik Indonesia)
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
Kementerian Pertahanan
Kementerian Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Bareskrim Polri (Badan Reserse Kriminal Polri)
PT. Pelindo (Pelabuhan Indonesia)
Perusahaan asuransi yang berfokus pada asuransi harta benda dan keamanan