Ahli Kelembagaan Dan Kebijakan Pangan

Pekerjaan sebagai Ahli Kelembagaan dan Kebijakan Pangan melibatkan analisis kebijakan pangan dan pengembangan kelembagaan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Tugas utama meliputi identifikasi permasalahan kebijakan pangan, pengumpulan data, analisis kebutuhan dan potensi, serta pengembangan rekomendasi kebijakan yang sesuai.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan staf Divisi Kebijakan dan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kebijakan pangan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli Kelembagaan dan Kebijakan Pangan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Ahli Kelembagaan dan Kebijakan Pangan adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pangan, memiliki keterampilan analisis kebijakan yang kuat, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai Ahli Kelembagaan dan Kebijakan Pangan, dibutuhkan juga kemampuan untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan dan memahami dinamika politik yang terkait dengan sektor pangan.

Profil orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan minat dalam bidang kelembagaan dan kebijakan pangan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Ahli Kelembagaan dan Kebijakan Pangan adalah bahwa mereka hanya bertugas membuat kebijakan pangan tanpa memperhatikan aspek kelembagaan. Padahal, pekerjaan mereka melibatkan memahami dan memperbaiki sistem kelembagaan yang terkait dengan kebijakan pangan.

Ekspektasi umum terhadap Ahli Kelembagaan dan Kebijakan Pangan sering kali menganggap bahwa mereka dapat langsung mengatasi permasalahan pangan secara cepat. Namun, realitanya adalah pekerjaan ini melibatkan proses yang kompleks dan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pakar nutrisi atau insinyur pangan, adalah bahwa Ahli Kelembagaan dan Kebijakan Pangan fokus pada aspek kebijakan dan sistem kelembagaan dalam menjawab tantangan dalam bidang pangan, sedangkan profesi lain lebih berfokus pada aspek teknis dan nutrisi dalam produksi dan konsumsi pangan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Teknologi Pangan
Agribisnis
Ilmu Nutrisi
Perencanaan dan Kebijakan Pertanian
Biokimia Pangan
Kesehatan Masyarakat
Ekonomi Pertanian
Kesehatan Hewan
Agroteknologi
Sistem Informasi Geografis dan Pemetaan Pangan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Badan Ketahanan Pangan (BKP)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Perusahaan Pangan Siap Saji seperti Indofood, Wings, dll.
Perusahaan Pertanian Lahan Lembaga seperti Pupuk Indonesia, Perusahaan Perkebunan, dll.
Lembaga Laboratorium Kesehatan
Badan POM yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang pangan
Lembaga Pendidikan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik) yang memiliki program studi berkaitan dengan kelembagaan dan kebijakan pangan
Lembaga Riset dan Pengembangan Pangan seperti Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pangan, Pusat Teknologi Pangan, dll.